Jakarta – Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Direktorat Pengawasan Kosmetik terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang sertifikasi sarana, ekspor, dan impor kosmetik. Salah satu langkah peningkatan pelayanan publik diwujudkan melalui kegiatan forum komunikasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat antara lain instansi K/L terkait, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi dunia usaha, media massa, dan internal Badan POM untuk dapat memberikan feedback bagi peningkatan pelayanan publik berkelanjutan.
Forum Komunikasi Publik dengan Tema “Refleksi dan Penguatan Komitmen Demi Pelayanan Publik Berkelanjutan” (12/08/2025) diselenggarakan secara luring di Auditorium Gedung Merah Putih lantai 8, Badan POM. Kegiatan dibuka oleh Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang dalam sambutannya menyampaikan “Peningkatan nilai kepuasan masyarakat sejalan dengan peningkatan nilai implementasi zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Direktorat Pengawasan Kosmetik dari tahun 2024 sebesar 91,58 menjadi 92,49 di tahun 2025. Pencapaian nilai tersebut tentunya atas upaya yang telah dilakukan melalui program/inovasi yang telah dilakukan, termasuk dengan melibatkan stakeholder terkait”.
Direktorat Pengawasan Kosmetik melaksanakan konsultasi publik dalam rangka menjaring masukan dan meningkatkan kualitas serta kinerja sebagai upaya evaluasi pelaksanaan pelayanan publik sekaligus pengawasan kosmetik. Dengan perbaikan-perbaikan yang terus diupayakan, Badan POM dapat terus berkolaborasi secara aktif untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan industri kosmetik yang aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pada kesempatan hari ini juga dilakukan penggalangan dukungan komitmen pembangunan zona integritas WBBM di lingkungan Direktorat Pengawasan Kosmetik dari stakeholder sehingga seluruh pihak terkait dapat bersama mengawal pelaksanaan pelayanan publik yang prima.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat memperoleh saran dan masukan konstruktif dalam rangka pengawasan kosmetik yang kolaboratif dan perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan. Sebagai penutup, Direktur Pengawasan Kosmetik menyatakan komitmen unit untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dan masukan pada kegiatan Forum Konsultasi Publik agar perbaikan yang dilakukan dapat tepat sasaran.
