Jakarta – Direktorat Pengawasan Kosmetik selalu berkomitmen meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan melalui evaluasi pelaksanaan pelayanan publik kepada pelaku usaha, termasuk tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam pelaksanaan evaluasi layanan, juga harus melibatkan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi antara lain akademisi, dunia usaha, media massa, dan stakeholder lain untuk dapat memberikan feedback bagi peningkatan pelayanan publik berkelanjutan. Selain itu, juga dibutuhkan peningkatan transparansi dan kualitas layanan informasi publik yang mudah diakses, cepat, dan akurat. Penguatan keterbukaan informasi publik ini menjadi kunci dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat sekaligus mendorong pelayanan publik yang responsif dan terpercaya.
Forum Komunikasi Publik dengan Tema “Optimalisasi Pelayanan Publik Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi dan Keterbukaan Informasi” (22/06/2026) dilaksanakan secara luring di Aula Gedung Bhineka Tunggal Ika, Badan POM. Kegiatan dibuka oleh Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang dalam sambutannya menyampaikan “Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan pengawasan semata untuk memastikan kosmetik yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, tetapi juga melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi instrumen penting untuk mendukung efektivitas pengawasan. Direktorat Pengawasan Kosmetik terus memperkuat kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan melakukan berbagai upaya perbaikan secara berkelanjutan”.
Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan kegiatan ini untuk menjaring masukan dari stakeholder terkait dalam rangka evaluasi pelayanan publik dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya. Masukan terhadap pelayanan publik Direktorat Pengawasan Kosmetik diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, transparan, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Menutup kegiatan tersebut, Direktur Pengawasan Kosmetik menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan kontribusi seluruh stakeholder yang telah memberikan pandangan, masukan, serta rekomendasi. Hasil diskusi dan umpan balik yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan layanan ke depan. Kolaborasi yang baik antara Direktorat Pengawasan Kosmetik dan para stakeholder diharapkan dapat terus terjalin guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
